PLN Diminta Kembalikan Uang Langganan Rp 5,6 T Nur Pamudji Gantikan Dahlan Iskan

PT PLN (PERSERO)

RMOL. Menteri BUMN Dahlan Iskan akhirnya menunjuk Nur Pamudji sebagai Dirut baru PLN. DPR minta hasil audit terhadap uang jaminan langganan (UJL) senilai Rp 5,6 triliun dibereskan secepatnya.

Direktur Energi Primer PT PLN (Persero) Nur Pamudji me­ngaku tahu penunjukan dirinya sebagai Direktur Utama baru PLN dari wartawan. “Saya belum da­pat informasinya. Kan saya ha­rus terima SK dulu. Itu (penun­jukan Dirut PLN) kan saya baru denger dari wartawan,” katanya.

Ia mengetahui dirinya ditun­juk sebagai Dirut baru PLN sete­lah menerima banyak SMS dari be­berapa wartawan yang ingin me­lakukan konfirmasi. “Wak­tu di Bandung, Pak Dis (Dahlan Iskan) bilang statement itu, terus banyak wartawan yang SMS ke saya,” ucapnya di Jakarta, ke­marin.

Karena itu, pihaknya perlu me­­nunggu perintah dan Surat Ke­putusan (SK) atas penunjuk­an sebagai orang nomor satu di pe­rusahaan pelat merah ini.

“Maka­nya saya belum mau ngo­mong. Tunggu hitam di atas putih saja dulu. Nanti tunggu pe­lanti­kan besok (Selasa, 1/11),” jelasnya.

Penunjukan Nur Pamudji ter­sebut kemarin dikemukakan Dah­lan Iskan dalam sosia­lisasi holding BUMN di Ban­dung. Menurut Dahlan, soal usia Nur Pamudji diakui jadi salah satu pertimbangan. Menurut Dahlan, di usia 50 tahun, Nur Pamuji me­rupakan Dirut PLN termuda da­lam sejarah PLN mo­dern.

“Saya berharap Nur Pa­mudji mampu meneruskan tugas untuk mereformasi PLN sebagai peru­sahaan yang dipercaya dan ber­sih,” ujar Dahlan.

Dalam kesempatan itu, Dahlan mengatakan ada dua alasan ke­napa pemerintah memilih Nur Pamudji sebagai nahkoda baru perusahaan setrum pelat merah ini. Pertama, Nur Pamudji itu be­kas wartawan kampus yang he­bat. Kedua, Nur Pamudji me­ru­pakan salah satu direksi di jajaran PLN yang berusia paling muda.

Nur Pamudji bergabung de­ngan PLN tahun 1985 sebagai Engineer Sistem Operasi Pem­bangkit (1985-2001). Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektrik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1985.

Lalu dia melanjutkan pendidi­kan Pasca Sarjana Fakul­tas Tek­nik Uni­versity of New South Wales, Australia pada 1995 dan Master of Public Ma­na­ge­ment dari National Univer­sity of Singapore di tahun 2003.

Pejabat yang dikenal low pro­file ini menjabat sebagai Di­rektur Energi Primer PLN sejak Desem­ber 2009.

Dalam sebuah kesempatan, Dahlan meminta Dirut PLN ikut membereskan berbagai persoal­an yang masih menempel di PLN. An­tara lain, permintaan pergan­tian me­teran tua yang oleh mas­ya­rakat dianggap merugikan de­ngan ala­san penghitungan mete­ran yang sudah tidak akurat.

Selain itu, dia juga meminta pe­­nyelesaian uang jaminan lang­ga­nan (UJL) yang ditengarai ba­nyak disalahgunakan. Komisi VII DPR sebelumnya meminta di­reksi PLN melaporkan hasil audit penggunaan UJL.

Sejak kebija­kan tersebut di­berlakukan sekitar tahun 1939 hingga 2010, UJL sudah men­ca­pi Rp 5,6 triliun.

“Komisi VII minta hasil audit itu dilaporkan selam­bat-lambat Januari 2012 untuk kemudian dibahas,” ujar Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya di Jakarta, kemarin.

 Dahlan mengaku, soal UJL masih dibahas direksi PLN. Di­katakan, saat  ini pelanggan ti­dak perlu lagi menyerahkan UJL, ka­rena sudah ditiadakan mengingat tidak di­perlukan.

“Ini (UJL) kan jaminan ke­tika pelanggan nunggak listrik, tapi se­karang kalau nunggak lang­sung diputus. Jadi sejak Ja­nuari 2011 pelanggan tidak per­lu lagi me­­nyerahkan UJL,” tu­kas Dahlan.

Anggota Komisi VII DPR Ahmad Farial berharap ada geb­rakan baru di PLN, minimal Nur Pamudji sama bagusnya dengan Dahlan Iskan.   

Sumber :  Harian Rakyat Merdeka Selasa, 01 November 2011 , 04:38:00 WIB