kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan yang akan menutup kran ekspor rotan.

Gita Wirjawan cs Disuruh Sedia Payung Sebelum Hujan
Pengusaha Kadin Ributin Larangan Ekspor Rotan

RMOL.Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia menolak keras kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan yang akan menutup kran ekspor rotan. Kadin memihak ke eksportir.

“Kita menolak kebijakan penu­tupan ekspor rotan karena meru­gikan perekonomian bangsa dan mengancam kelestarian rotan,” ung­kap Wakil Ketua Umum Ka­din Bidang Perdagangan, Dis­tribusi dan Logistik Natsir Man­syur di Menara Kadin, kemarin.

Kadin memang secara khusus meng­gelar rapat bersama per­wa­­ki­lan asosias-asosiasi dan per­wa­­­kilan pelaku industri pe­ngo­la­han rotan di daerah Jawa, Su­ma­te­ra, Sulawesi dan Ka­li­mantan yang membahas lara­ngan ekspor rotan yang dikeluar­kan pemerintah.

Natsir menjelaskan, kebijakan penghentian ekspor rotan itu ti­dak dilandasi rasa keadilan ka­rena merugikan masyarakat.

Seharusnya, pemerintah tidak buru-buru mengambil keputusan penghentian ekspor rotan. Apala­gi, saat ini potensi produksi rotan nasional Indonesia mencapai 300-400 ribu ton per tahunnya

“Itu semua tidak diserap oleh industri mebel dan produk rotan dalam negeri,” ucapnya.

Karena itu, politisi Beringin ini mengimbau pemerintah segera menerbitkan kebijakan tata niaga rotan baru yang memperhatikan kepenti­ngan industri hulu sampai hilir pro­duk rotan. Selain itu, pe­me­rintah juga harus memper­ha­tikan kesejah­teraan petani, pe­ngumpul, pekerja, pengrajin ser­ta pengusa­ha rotan.

Ketua Umum Asosiasi Pengu­sa­ha Rotan Indonesia (APRI) Julius Hoesan meni­lai, pe­merin­tah tidak menyiapkan dengan baik keputusan untuk menyetop ekspor rotan. Sebab, sampai saat ini pemerintah belum punya cara menyerap rotan dalam negeri.

“Harusnya kan sedia payung se­belum hujan, tapi pemerintah ma­lah sedia payung ketika sudah hu­jan. Baru isu saja situasi sudah pa­nas seperti ini, apalagi kalau pe­raturannya sudah keluar,” katanya.

Menurut Julius, populasi rotan dunia 90 persen terdapat di Indo­nesia. Di mana terdapat lebih da­ri 530 jenis rotan dan 350 jenis­nya tumbuh di hutan Indonesia.

Sedangkan industri rotan da­lam negeri, katanya, hanya mam­pu menye­rap 10 persen dari total potensi produksi rotan di Indo­nesia. Hal itu diperparah dengan me­nurunnya kebutuhan industri mebel rotan tahun ini sebesar 15 ri­bu ton per tahun, dari sebe­lumnya 30 ribu ton per tahun.

Julius menilai, kebijakan pe­merintah ini menyebabkan keti­dakpastian usaha di bidang rotan ser­ta menyulitkan banyak pihak se­perti petani dan pengusaha ro­tan, sehingga rotan kehilangan nilai ekonominya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bi­­dang Industri dan Perdaga­ngan Bambang Sujagad menga­ta­kan, perlu tata niaga dalam industri komoditi rotan terkait penghen­tikan ekspor rotan.

Menurut Bambang, pemerintah harus bisa memilah mana rotan yang diperlukan dalam industri dalam negeri dan mana yang tidak dibutuhkan.

Ia mengatakan, populasi ter­besar rotan di dunia ada di In­do­nesia. Karena itu, penghen­tian ek­spor rotan akan membuat ko­mo­diti tersebut menjadi sia-sia.

“Pemerin­tah jangan asal buka tutup ekspor rotan. Harus tahu mana saja jenis-jenis rotan se­hing­ga manfaatnya baik buat kita semua,” paparnya.

Mendag Gita Wirjawan meno­lak anggapan bahwa kebijakan penghentian ekspor rotan dila­kukan secara sepihak.

“Sebentar lagi (peraturannya keluar). Pokoknya ini loh yang mau saya tekankan, kita tidak sepi­hak, kita telah memper­ha­tikan kepentingan di sisi pasok dan kebutuhan,” ujar Gita.

Bekas Kepala Badan Ko­or­di­nasi Penanaman Modal (BKPM) ini  menyatakan, peme­rintah su­dah yakin pengumpul (hulu) rotan tidak melakukan hal-hal di luar budi­daya. Keputusan peng­hen­tian eks­por ini pun, kata Gita, dilakukan agar ha­sil produksi bisa diserap in­dustri dalam negeri.

Bahkan, kebijakan larangan ekspor rotan ini juga didukung oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat. 

Sumber : Harian Rakyat Merdeka, Rabu, 09 November 2011 , 08:09:00 WIB